Rolling Stock Lebih Bermanfaat daripada LRT

14-06-2017 / KOMISI VI

Pengadaan rolling stock (rangkaian kereta) lebih bermanfaat untuk transportasi publik massal daripada LRT (light rail transit). Tahun depan rolling stock perlu ditambah lebih banyak untuk mengalihkan penggunaan kendaraan privat yang kini terus melejit volumenya.

 

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyatakan hal tersebut di ruang kerjanya, Rabu (14/6). Selama ini, kata Bambang, kapasitas angkutan massal masih sangat kurang. Akhirnya masyarakat pun tetap menggunakan kendaraan privatnya untuk bepergian dan bahkan mudik. Padahal, tingginya penggunaan kendaraan privat, semakin meningkatkan angka kecelakaan dan kemacetan di jalan raya.

 

“Lupakan pembangunan LRT yang hanya dibangun untuk melayani transportasi di satu kota. Sementara rolling stock bisa melayani banyak kota sekaligus. Saat ini LRT yang diprogramkan untuk 10 kota besar di Indonesia dengan biaya sekitar Rp10,9 triliun di satu kota, lebih baik diganti rolling stock yang terdiri dari 10 gerbong dan satu lokomotif seharga Rp70 miliar. Bila anggaran LRT untuk satu kota saja dialihkan ke rolling stock, itu bisa menambah 100 rangkaian kereta api,” papar Bambang.

 

Dengan penambahan rolling stock, sambung Anggota F-Gerindra itu, berarti mampu memecahkan problem kemacetan terutama di pulau Jawa. Bila rolling stock terus dikembangkan, niscaya ekonomi masyarakat juga akan tumbuh sepanjang jalur kereta api yang dilewati. Bambang menyayangkan mengapa anggaran PMN KAI untuk pengadaan rolling stock di Sumatera malah dialihkan untuk membangun LRT di Jakarta. Ada apa ini?" katanya singkat.

 

Rolling stock sangat diharapkan di Sumatera untuk mengangkut penumpang dan logistik sekaligus. Jadi, manfaatnya sekali lagi, jauh lebih tinggi daripada LRT. "Sekarang masyarakat Sumatera kesulitan mengakses moda transportasi massal. Di Jawa juga begitu, sehingga mereka harus menggunakan kendaraan privat. Bambang berharap, Presiden Joko Widodo menggunakan dana APBN untuk pembangunan skala prioritas, termasuk untuk pengadaan rolling stock.

 

Pada bagian lain, Bambang juga mengeritik pembangunan jalur tol di Jawa yang sekarang justru mengarah ke wilayah tengah. Mestinya jalur tol utara diutamakan untuk dibangun. "Untuk apa dari utara dialihkan ke selatan. Ini tidak efektif. Semua pelabuhan besar kita ada di utara. Konektivitas logistik kita menjadi gagal, karena di utara belum seluruhnya memiliki jalur tol. Jalur tol yang ada, begitu sampai Semarang malah menuju ke selatan. Harusnya tetap di utara."

 

Dengan jalur tol di utara Jawa, konektivitas intermodanya menuju ke laut maupun udara bisa terlayani dengan baik. Bambang prihatin, belum ada upaya mengalihkan kendaraan privat ke arah tengah dan selatan. Saat ini masih menggunakan jalur utara, karena lebih pendek. "Jalur Selatan sudah dibuat Belanda kala itu untuk ring road. Jadi dari utara muter ke barat dan timur, langsung ke selatan. Ini satu lingkaran jalur. Tapi, sampai detik ini belum ada konsentrasi pemerintah untuk bangun jalur tol ring road Jawa. Ini yang saya sangat sayangkan," keluhnya. (mh/sc) foto: ojie/od.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...